logoPYK

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

PELUNCURAN INOVASI “SICECE URUS KAKEKU”

Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, terutama kepada para pencari keadilan, Pengadilan Agama Payakumbuh bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Launching Inovasi Pelayanan kepada masyarakat
PELUNCURAN INOVASI “SICECE URUS KAKEKU”

Dirgahayu Republik Indonesia Ke-74

Dirgahayu Republik Indonesia Ke-74
Dirgahayu Republik Indonesia Ke-74

JADWAL SIDANG

jwdl sdngPengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.

INFORMASI PERKARA

sippabcMelalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

DIREKTORI PUTUSAN

put dirPublikasi putusan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan layanan kepada masyarakat dalam mengakses putusan.

BIAYA PERKARA

pnjrEstimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIWAS

siwasSistem Informasi Pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

 A.C.O Integrated System

acoMelalui Sistem Informasi A.C.O Integrated Sistem, Pencari keadilan dapat memperoleh infomasi secara jelas informasi perkaranya.

E-Court

ecourtLayanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online.

Sosialisasi Tata Naskah Dinas Elektronik PTA Jawa Barat

 

Bandung, PTA Jabar. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan surat dinas secara elektronik yang berpedoman pada surat keputusan Dirjen Badilag No. 1 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) Peradilan Agama. PTA Jawa Barat pada hari Rabu, 29 Maret 2017 mengadakan Sosialisi tata naskah dinas elektronik di lingkungan PTA Jabar dengan nara sumber Sekretaris PTA Jawa Barat ( Drs. Ach. Jufri, SH. MH) di ruang serbaguna lt 2 PTA Jawa Barat. 

Dalam arahannya Sekretaris PTA Jabar menyampaikan :

  1. Instansi Pemerintah tidak terkecuali PTA Jabar harus mengikuti perkembangan Teknologi Informasi dan harus mampu memamfaakannya secara optimal sehingga dapat mendukung terwujudnya elektronik pemerintahan (e-goverment);
  2. TNDE diharapkan memenuhi azas elektronik, yaitu efektif dan  efisien, Ketepatan dan kecepatan, keterkaitan, bisa dipertanggungjawabkan dan lebih aman
  3. Server untuk tnde terpusat di badilag, server menyediakan aplikasi tnde, petugas melakukan scaning, setiap pengguna dapat menggunakan aplikasi tnde dengan login user name dan posward
  4. Aplikasi TNDE mencakup Agenda Surat Masuk, Agenda Surat Keluar, Disposisi, (perintah Atasan/ alur) dan Pembuatan Surat menggunakan Tamplate
  5. Diakhir pengarahannya Jufri mengatakan harus dibuatkan SK tentang admin tnde PTA Jabar dan mulai 1 April 2017 setiap unit kerja di lingkungan PTA Jawa Barat sudah mulai menggunakan tata naskah dinas elektronik.

(wwn)

Add comment


Security code
Refresh

  • Prosedur Bantuan Hukum
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Selengkapnya

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Payakumbuh

Jl. Soekarno Hatta No. 214 

Kota Payakumbuh 

Sumatera Barat

Telp: 0752-92603 
Fax: 0752-7970992 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pengadilan Agama Payakumbuh@2019