logoPYK

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

PELUNCURAN INOVASI “SICECE URUS KAKEKU”

Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, terutama kepada para pencari keadilan, Pengadilan Agama Payakumbuh bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Launching Inovasi Pelayanan kepada masyarakat
PELUNCURAN INOVASI “SICECE URUS KAKEKU”

Dirgahayu Republik Indonesia Ke-74

Dirgahayu Republik Indonesia Ke-74
Dirgahayu Republik Indonesia Ke-74

JADWAL SIDANG

jwdl sdngPengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.

INFORMASI PERKARA

sippabcMelalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

DIREKTORI PUTUSAN

put dirPublikasi putusan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan layanan kepada masyarakat dalam mengakses putusan.

BIAYA PERKARA

pnjrEstimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIWAS

siwasSistem Informasi Pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

 A.C.O Integrated System

acoMelalui Sistem Informasi A.C.O Integrated Sistem, Pencari keadilan dapat memperoleh infomasi secara jelas informasi perkaranya.

E-Court

ecourtLayanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online.

PROSEDUR VOLUNTAIR (PERMOHONAN)

logo payakumbuh transparan banget Copy

PROSEDUR

1.

Langkah yang harus dilakukan Pemohon (kuasanya) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah (142 R.Bg).

2.

Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah :

 

*

Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon.

 

*

Khusus masalah Pengesahan Nikah, Permohonan diajukan di tempat pernikahan yang dilakukan, atau ditempat kediaman Pemohon.

3.

Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma / prodeo (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).

4.

Pemohon atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah (Pasal 121, 124 dan 125 HIR, 145 R.Bg).

 

PENYELESAIAN PERKARA

1.

Pemohon atau kuasanya mendaftar gugatan ke Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah.

2.

Pemohon atau kuasnya dipanggil oleh Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah untuk menghadiri persidangan.

3.

Tahap persidangan;

4.

Penetapan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah;

 

*

Permohonan dikabulkan, Apabila Pemohon tidak puas, dapat mengajukan Kasasi melalui Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah tersebut.

 

*

Permohonan tidak diterima, Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

5.

Setelah Penetapan Berkekuatan hukum tetap, pihak-pihak dapat meminta salinan Penetapan (Pasal 185 HIR, 196 R.Bg).

Sumber : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Peradilan Agama, 2014.

  • Prosedur Bantuan Hukum
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Selengkapnya

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Payakumbuh

Jl. Soekarno Hatta No. 214 

Kota Payakumbuh 

Sumatera Barat

Telp: 0752-92603 
Fax: 0752-7970992 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pengadilan Agama Payakumbuh@2019